Kemenpar Masih Kaji Dampak Berakhirnya Insentif PPN Tiket Pesawat terhadap Pergerakan Wisata Domestik
Pemerintah belum menarik kesimpulan mengenai dampak berakhirnya insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat ekonomi domestik terhadap sektor pariwisata. Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyatakan evaluasi masih berlangsung karena data perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) selama periode libur sekolah belum sepenuhnya tersedia. Hasil kajian akan menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan fiskal tersebut berhasil meningkatkan mobilitas masyarakat dan mendorong aktivitas pariwisata di dalam negeri.
Baca Juga “ASN Tersangka Penipuan Tiket Pesparawi, Pemprov Kepri Tegas Tak Beri Bantuan Hukum“
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menjelaskan pemerintah memilih menggunakan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) agar hasil evaluasi memiliki dasar yang kuat. Menurutnya, pergerakan wisatawan selama Juni hingga Juli 2026 harus dianalisis secara menyeluruh sebelum pemerintah dapat menyimpulkan pengaruh insentif terhadap peningkatan perjalanan domestik.
“Kami pada saat ini masih menunggu dampaknya, perhitungannya dari BPS untuk bulan Juni dan Juli karena periode liburan ini belum selesai,” kata Widiyanti saat Konferensi Pers Update Program Prioritas di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Pendekatan tersebut dilakukan karena periode libur sekolah menjadi salah satu musim dengan mobilitas masyarakat tertinggi sepanjang tahun. Kenaikan jumlah perjalanan pada masa tersebut tidak selalu dipengaruhi oleh harga tiket pesawat, tetapi juga oleh faktor libur pendidikan, agenda keluarga, kegiatan wisata, hingga kondisi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menilai analisis berbasis data resmi lebih tepat dibandingkan menarik kesimpulan dari tren sementara.
Kemenpar Pantau Pergerakan Wisatawan Selama Musim Liburan
Selama masa evaluasi, Kementerian Pariwisata terus memonitor perkembangan kunjungan wisatawan di berbagai daerah. Pemantauan dilakukan untuk melihat pola perjalanan masyarakat selama periode pemberian insentif PPN DTP sekaligus mengidentifikasi destinasi yang mengalami peningkatan kunjungan.
Berdasarkan data sementara yang dihimpun Kemenpar, tercatat lebih dari 13,48 juta kedatangan wisatawan selama periode 5 Juni hingga 2 Juli 2026. Perhitungan tersebut berasal dari 16 provinsi yang mencakup 10 destinasi pariwisata prioritas dan tiga destinasi regeneratif yang menjadi fokus pengembangan pemerintah.
Data tersebut merupakan akumulasi perjalanan menggunakan seluruh moda transportasi, termasuk pesawat, kereta api, kendaraan pribadi, kapal laut, hingga angkutan darat. Dengan demikian, angka tersebut belum dapat dijadikan indikator langsung untuk mengukur efektivitas insentif PPN tiket pesawat.
Widiyanti menyebutkan destinasi wisata di Bali, Pulau Jawa, dan Sumatra masih menjadi tujuan utama wisatawan nusantara selama musim liburan sekolah. Ketiga wilayah tersebut secara konsisten mencatat tingkat kunjungan tinggi karena memiliki infrastruktur transportasi yang relatif lengkap, pilihan destinasi yang beragam, serta menjadi pusat aktivitas ekonomi dan budaya.
Data BPS Akan Menentukan Besarnya Pengaruh Insentif Pajak
Kemenpar menegaskan bahwa peningkatan jumlah perjalanan belum tentu sepenuhnya dipicu oleh insentif pajak. Pemerintah harus membandingkan data perjalanan dengan periode sebelumnya serta memperhitungkan berbagai faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat untuk berwisata.
Data BPS nantinya akan memberikan gambaran mengenai perubahan jumlah perjalanan wisatawan nusantara, pola pengeluaran selama berwisata, hingga kecenderungan masyarakat dalam memilih moda transportasi. Informasi tersebut menjadi dasar untuk mengetahui apakah kebijakan pengurangan beban pajak benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap sektor pariwisata domestik.
Selain itu, evaluasi juga akan melihat apakah penurunan harga tiket selama masa insentif berhasil memperluas akses masyarakat terhadap transportasi udara. Jika dampaknya dinilai positif, hasil kajian tersebut dapat menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan serupa pada periode tertentu, terutama ketika pemerintah ingin mendorong aktivitas ekonomi melalui sektor pariwisata.
Insentif PPN DTP Berlaku Selama Libur Sekolah
Pemerintah sebelumnya memberikan fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah untuk tiket pesawat ekonomi domestik selama periode 24 Juni hingga 5 Juli 2026. Kebijakan tersebut diterapkan untuk membantu masyarakat memperoleh harga tiket yang lebih terjangkau sekaligus meningkatkan mobilitas wisatawan selama musim liburan sekolah.
Program tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43 Tahun 2026 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Sekolah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menanggung sebagian komponen PPN sehingga harga tiket yang dibayar masyarakat menjadi lebih rendah dibandingkan tarif normal. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan stimulus bagi industri penerbangan dan sektor pariwisata nasional.
Insentif tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan tingkat keterisian penerbangan domestik selama periode liburan. Di sisi lain, pelaku industri pariwisata, seperti hotel, restoran, penyedia transportasi lokal, dan pengelola destinasi wisata, berpotensi memperoleh manfaat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan.
Pariwisata Domestik Masih Menjadi Penopang Industri Wisata Nasional
Dalam beberapa tahun terakhir, wisatawan nusantara menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia. Ketika kondisi ekonomi global maupun perjalanan internasional mengalami perlambatan, aktivitas perjalanan domestik tetap memberikan kontribusi terhadap perputaran ekonomi di berbagai daerah.
Belanja wisatawan domestik tidak hanya berdampak pada industri perjalanan, tetapi juga mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor kuliner, ekonomi kreatif, hingga penyedia jasa transportasi lokal. Karena itu, pemerintah terus berupaya menciptakan kebijakan yang mampu menjaga minat masyarakat untuk melakukan perjalanan di dalam negeri.
Meski demikian, harga tiket pesawat bukan satu-satunya faktor yang menentukan keputusan seseorang untuk berwisata. Ketersediaan akomodasi, kualitas infrastruktur, keamanan destinasi, penyelenggaraan berbagai acara, hingga kondisi ekonomi rumah tangga juga memengaruhi tingkat mobilitas masyarakat.
Oleh sebab itu, pemerintah menilai evaluasi terhadap insentif PPN DTP harus dilakukan secara menyeluruh agar hasilnya benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Analisis tersebut juga akan membantu pemerintah memahami hubungan antara kebijakan fiskal dan pertumbuhan sektor pariwisata.
Hasil Evaluasi Akan Menjadi Dasar Kebijakan Selanjutnya
Setelah masa insentif berakhir, harga tiket pesawat kembali mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemerintah kini menunggu hasil pengolahan data BPS untuk mengetahui apakah berakhirnya fasilitas tersebut memengaruhi jumlah perjalanan wisatawan nusantara maupun tingkat kunjungan ke berbagai destinasi wisata.
Hasil evaluasi tidak hanya akan digunakan untuk mengukur efektivitas program PPN DTP, tetapi juga menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pariwisata dan transportasi pada masa mendatang. Jika kebijakan tersebut terbukti mampu meningkatkan mobilitas wisatawan secara signifikan, pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat untuk mempertimbangkan stimulus serupa pada periode liburan berikutnya.
Sebaliknya, apabila dampaknya dinilai terbatas, pemerintah dapat mengevaluasi pendekatan lain yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata domestik. Dengan menunggu data resmi BPS, Kementerian Pariwisata berharap setiap keputusan yang diambil nantinya didasarkan pada analisis yang objektif, terukur, dan mampu mendukung keberlanjutan industri pariwisata nasional.
Baca Juga “Sinyal-sinyal tidak biasa dari pasar tiket pesawat.“
